Essay 5 : Perkembangan Sukuk di Indonesia

PERKEMBANGAN SUKUK DI INDONESIA

Saat ini penerbitan sukuk sudah menjadi perbincangan para ekonom Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sukuk? Pengertian sukuk menurut fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan [1]Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Sedangkan, menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 Tahun 2006 Peraturan No. IX.A.13, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas: kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Dalam pegaplikasiannya, praktek sukuk berlandaskan pada akad-akad (underlying transaction) yang sesuai dengan prinsip syariah seperti mudarabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), ijarah (sewa) dan lain-lain. 2Syarat sebuah obligasi disebut syariah adalah sebagai berikut :

  1. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:
    1. Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh
    2. Musyarakah
    3. Murabahah
    4. Salam
    5. Istishna
    6. Ijarah
  1. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah, yaitu :
    1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
    2. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
    3. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
    4. Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  1. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudha-rabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal;
  2. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang Obligasi Syariah sesuai akad yang digunakan;
  3. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.
  4. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.

Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

Setelah mengetahui definisi dan karakteristiknya, dapat ditemukan perbedaan antara sukuk (obligasi syariah) dengan obligasi konvensional. Sukuk dan obligasi konvensional sangat berbeda karena obligasi konvensional tidak mengharuskan adanya asset yang menjamin sedangkan sukuk harus memiliki asset yang menjaminnya. Perbedaan yang lain dapat kita lihat di tabel di bawah ini.

Inovasi baru-baru ini dalam keuangan Islam telah mengubah dinamika industri keuangan Islam terutama dalam area bonds dan sekuritas. Penggunaan sukuk atau sekurtias islam menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir ini, baik government sukuk maupun corporate sukuk. Sukuk sudah berkembang menjadi salah satu mekanisme yang sangat penting dalam meningkatkan keuangan dalam pasar modal internasional melalui struktur yang dapat diterima secara Islam. Perusahaan multinasional, Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga keuangan menggunakan sukuk internasional sebagai alternatif pembiayaan sindikasi. Obligasi syariah tumbuh dan berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan yang sangat diminati pasar.

Berdasarkan data olahan Departemen Keuangan, pada tahun 2003, sukuk korporasi hanya berjumlah enam buah dengan nilai Rp 740 miliar. Hingga Desember 2006, sukuk korporasi di Indonesia yang telah diterbitkan berjumlah 17 sukuk yang nilainya mencapai Rp 2,2 triliun. Sampai 1 Desember 2007, total Obligasi Syariah & Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan sudah mencapai 32 jenis dengan dana investasi mencapai kurang lebih Rp. 3,23 triliun. Di sisi lain, niat pemerintah untuk menerbitkan instrument Sukuk Negara, masih terganjal dengan belum adanya regulasi yang mengatur ketentuan itu. Padahal, sebagai instrumen berbasis syariah, sukuk jelas memiliki tipikal dan aturan yang berbeda dengan surat utang negara biasa. Misalnya mengenai UU Surat Berharga Syariah Negara yang merupakan instrumen pendorong tumbuhnya perbankan syariah.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh keterlambatan Indonesia mengapresiasi pesatnya perkembangan keuangan syariah di berbagai belahan dunia. Sebagai akibatnya, posisi Indonesia nyaris tidak diperhitungkan oleh para praktisi keuangan syariah global. Padahal, Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dan sangat ironis bahwa perhatian para praktisi keuangan syariah baik dari Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat (AS) tersebut justru tertuju pada Singapura, Malaysia, Qatar, Dubai, dan Bahrain. Kondisi ini memang tak lepas dari perkembangan keuangan syariah di Indonesia yang pertumbuhannya berjalan lambat dan belum banyaknya instusi di Indonesia yang memanfaatkan instrumen keuangan syariah, seperti obligasi syariah (sukuk) dalam aktivitas fund raising mereka.

Saat ini, Indonesia memerlukan dana yang tidak sedikit untuk memenuhi APBN dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan para investor terutama para investor asing. Salah satu investor yang tertarik dan siap untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah para investor Timur Tengah. Namun, kendala yang dihadapi adalah ketidaktersediaan undang-undang yang kuat mengenai sukuk untuk menjamin investasi mereka di Indonesia. Hal inilah yang mendasari lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai sukuk.

Untuk dapat menerbitkan sukuk di Indonesia, MUI melalui Dewan Syariat Nasional (DSN- MUI) sejak tahun 2003 telah berupaya untuk mencarikan bentuk payung hukum yang tepat untuk menerbitkan sukuk tersebut. Mulai dari ide untuk mengamandemen UU no 24/2002 tentang Surat Utang Negara, mengkonversi sebagaian obligasi negara ke obligasi syariah, dilanjutkan dengan usulan perpu yang tidak bertentangan dengan pasar modal sebagaimana usulan Dirjen Perbendaharaan Negara, sampai akhirnya memilih bentuk UU sebagai landasan hukum penerbitan sukuk yang pas.

Dipilihnya UU sebagai landasan hukum penerbitan sukuk jelas membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk akhirnya dapat disahkan sebagai UU. Sementara RUU mengenai sukuk ini dibahas di DPR, beberapa korporasi akhirnya memilih untuk menerbitkan sukuknya, walaupun landasan hukumnya belum keluar. Pembahasan RUU sukuk yang terkatung-katung karena tidak kunjung dihasilkan suara bulat mengenai pasal-pasal dalam RUU tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 7 April 2008 kemarin, yaitu disahkannya RUU sukuk menjadi UU sukuk.

Dengan disahkannya RUU Surat Berharga Syariah Negara menjadi UU SBSN maka diharapkan akan menarik para investor asing, terutama investor Timur Tengah untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, dengan pengesahan UU SBSN, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan industri ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah, terutama dalam mengeluarkan produk-produk sukuk dan derivatifnya yang dapat diserap oleh industri serta membantu pendanaan pemerintah baik untuk membangun infrastruktur maupun menambal APBN.

Sumber:

http://suherilbs.files.wordpress.com/2007/12/dampak-pengembangan-sukukterhadap-perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia.doc

www.halalguide.com/ sukuk negara, landasan hukum menjadi ganjalan.doc

www.hukumonline.com

www.detik.com

www.PesantrenVirtual.com

www.antara.com

dan berbagai sumber lainnya.

Penyusun:

            • Reisa Saras Hapsari, 0706288961
            • Shinta Wulandari, 0706289176
            • Sulistyoningsih, 0706289200
            • Wina, 0606030531

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: